Fraksi PDIP Perjuangan Sumenep Desak Pemerataan Pembangunan Kepulauan dalam Rapat Paripurna Reses III Tahun 2026
KOTA SUMENEP — smp.langgampos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penting pada Jumat (10/07/2026). Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Laporan Hasil Reses III Tahun Sidang 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin. Turut hadir Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, SH. MH., jajaran jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Laporan yang dibacakan tersebut merangkum seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa Reses III yang berlangsung dari 30 Juni hingga 7 Juli 2026. Anggota legislatif dari fraksi berlogo banteng moncong putih ini turun langsung ke seluruh daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sumenep untuk berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Tujuan utama dari pelaksanaan reses ini adalah untuk menyerap langsung suara dan kebutuhan riil warga di lapangan. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan menjadi kompas penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, penganggaran APBD, serta menjalankan fungsi pengawasan.
Secara umum, mayoritas aspirasi warga Sumenep masih berpusat pada kebutuhan-kebutuhan mendasar. Fraksi PDI Perjuangan mencatat ada beberapa klaster isu utama yang mendominasi laporan kali ini:
Akses dan Fasilitas Publik: Perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, sistem drainase, dan penyediaan air bersih yang layak.
Sektor Ekonomi Tradisional: Pengembangan sektor pertanian, perikanan, serta stimulus berupa bantuan modal bagi pelaku UMKM.
Kesejahteraan Sosial dan Layanan Dasar: Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta perbaikan fasilitas keagamaan.
Keadilan Geografis: Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah terluar atau kepulauan.
Untuk memastikan setiap keluhan warga terakomodasi, Fraksi PDIP memaparkan laporan kebutuhan spesifik per daerah pemilihan secara terperinci:
Dapil I dan Dapil II: Fokus Jalan Lingkungan dan Kebutuhan Listrik
Di wilayah Dapil I, prioritas masyarakat tertuju pada pengaspalan dan pemasangan paving jalan serta kebutuhan mendesak akan bantuan modal usaha untuk memutar roda ekonomi UMKM setempat.
Sementara di Dapil II, perhatian besar tertuju pada perbaikan poros jalan Moncek Timur–Kapedi serta peningkatan voltase listrik PLN di wilayah Moncek Timur dan Moncek Tengah yang dinilai sering mengalami penurunan daya. Warga di kawasan ini juga mengusulkan program RTLH dan perbaikan jalan di area kepulauan dekat seperti Kecamatan Gili Genting dan Gili Raja.
Dapil III dan Dapil IV: Beasiswa, Ambulans, dan Akses Jalan Baru
Masyarakat di Dapil III menitipkan amanah berupa pelebaran jalan di Desa Larangan Perreng, program bantuan sosial berupa beasiswa untuk pelajar prasejahtera, serta kelanjutan bantuan renovasi rumah tidak layak huni.
Bergeser ke Dapil IV, kebutuhan fasilitas kesehatan menjadi sorotan dengan munculnya usulan pengadaan mobil ambulans. Selain itu, terdapat rentetan proyek fisik yang diusulkan warga seperti perbaikan jalan Tambaagung Barat–Tambaagung Tengah, pembangunan jembatan penghubung Tambaagung Tengah–Tambaagung Ares, pembukaan akses jalan baru, pengaspalan jalan di Dusun Saleding, hingga pelebaran jalan strategis menuju cagar budaya Asta Tinggi.
Dapil V dan Dapil VI: Penguatan Sektor Agraris dan Maritim
Tuntutan dari konstituen di Dapil V didominasi oleh para kelompok tani yang mengharapkan adanya bantuan alat-alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas hasil bumi, disamping perbaikan berkala pada jalan-jalan desa yang rusak.
Sedangkan di Dapil VI, selain usulan pengaspalan jalan desa dan pelebaran jalan poros di Desa Dungkek, warga juga mengharapkan adanya paket bantuan ganda berupa alat pertanian dan alat tangkap bagi para nelayan tradisional.
Dapil VII dan Dapil VIII: Jeritan Pulau Terluar Terkait Kelangkaan BBM
Kondisi di dapil kepulauan mendapatkan porsi perhatian yang cukup serius. Di Dapil VII, warga mengeluhkan masalah tahunan yaitu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Sepudi dan Raas. Selain masalah energi, masyarakat meminta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, drainase, serta perbaikan jalan lingkungan dan jalan poros seperti jalur Brakas–Ketupat dan akses jalan Nonggunong.
Secara khusus, masyarakat dari Pulau Masalembu menyampaikan apresiasinya atas perbaikan jalan utama yang telah sukses dieksekusi oleh pemerintah daerah. Namun, mereka juga menyertakan poin usulan baru, meliputi:
Terakhir, di Dapil VIII, potret infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah berat. Warga mendesak pemerintah segera membenahi kerusakan jalan kategori berat di Kecamatan Arjasa dan Kangayan, serta mengurai benang kusut masalah kelangkaan BBM jenis solar yang kerap mencekik para nelayan di Kecamatan Sapeken.
Catatan Akhir: Menjadikan Reses sebagai Kompas Pembangunan Daerah
Berdasarkan paparan komprehensif tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep menarik kesimpulan besar bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus mengedepankan aspek keadilan sosiologis dan geografis.
Masyarakat di Dapil III menitipkan amanah berupa pelebaran jalan di Desa Larangan Perreng, program bantuan sosial berupa beasiswa untuk pelajar prasejahtera, serta kelanjutan bantuan renovasi rumah tidak layak huni.
Bergeser ke Dapil IV, kebutuhan fasilitas kesehatan menjadi sorotan dengan munculnya usulan pengadaan mobil ambulans. Selain itu, terdapat rentetan proyek fisik yang diusulkan warga seperti perbaikan jalan Tambaagung Barat–Tambaagung Tengah, pembangunan jembatan penghubung Tambaagung Tengah–Tambaagung Ares, pembukaan akses jalan baru, pengaspalan jalan di Dusun Saleding, hingga pelebaran jalan strategis menuju cagar budaya Asta Tinggi.
Dapil V dan Dapil VI: Penguatan Sektor Agraris dan Maritim
Tuntutan dari konstituen di Dapil V didominasi oleh para kelompok tani yang mengharapkan adanya bantuan alat-alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas hasil bumi, disamping perbaikan berkala pada jalan-jalan desa yang rusak.
Sedangkan di Dapil VI, selain usulan pengaspalan jalan desa dan pelebaran jalan poros di Desa Dungkek, warga juga mengharapkan adanya paket bantuan ganda berupa alat pertanian dan alat tangkap bagi para nelayan tradisional.
Dapil VII dan Dapil VIII: Jeritan Pulau Terluar Terkait Kelangkaan BBM
Kondisi di dapil kepulauan mendapatkan porsi perhatian yang cukup serius. Di Dapil VII, warga mengeluhkan masalah tahunan yaitu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Sepudi dan Raas. Selain masalah energi, masyarakat meminta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, drainase, serta perbaikan jalan lingkungan dan jalan poros seperti jalur Brakas–Ketupat dan akses jalan Nonggunong.
Secara khusus, masyarakat dari Pulau Masalembu menyampaikan apresiasinya atas perbaikan jalan utama yang telah sukses dieksekusi oleh pemerintah daerah. Namun, mereka juga menyertakan poin usulan baru, meliputi:
- Pembangunan fasilitas olahraga bagi wadah kreativitas pemuda.
- Paket bantuan alat tangkap nelayan modern.
- Solusi mandiri penyediaan listrik melalui teknologi solar cell (pembangkit listrik tenaga surya).
- Beasiswa berkelanjutan untuk siswa berprestasi maupun keluarga kurang mampu.
Terakhir, di Dapil VIII, potret infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah berat. Warga mendesak pemerintah segera membenahi kerusakan jalan kategori berat di Kecamatan Arjasa dan Kangayan, serta mengurai benang kusut masalah kelangkaan BBM jenis solar yang kerap mencekik para nelayan di Kecamatan Sapeken.
Catatan Akhir: Menjadikan Reses sebagai Kompas Pembangunan Daerah
Berdasarkan paparan komprehensif tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep menarik kesimpulan besar bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus mengedepankan aspek keadilan sosiologis dan geografis.
Prioritas utama mutlak diletakkan pada pemulihan jaringan infrastruktur, penguatan ekonomi akar rumput (petani, nelayan, UMKM), pemenuhan hak sosial (RTLH dan pendidikan), serta intervensi khusus untuk wilayah kepulauan terkait stabilitas pasokan energi BBM dan transportasi.
Laporan hasil reses ini diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas di atas meja rapat, melainkan menjadi basis data utama bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melahirkan program kerja yang tepat sasaran, responsif, dan benar-benar menjawab jeritan hati masyarakat di ujung timur Pulau Madura ini.
Laporan hasil reses ini diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas di atas meja rapat, melainkan menjadi basis data utama bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melahirkan program kerja yang tepat sasaran, responsif, dan benar-benar menjawab jeritan hati masyarakat di ujung timur Pulau Madura ini.
(*)
